Dua Bulan Pimpin BPMA, Mawardi Cetak Langkah Awal Percepatan Sumur Minyak Masyarakat
JAKARTA – Baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Mawardi Nur mencatat salah satu langkah awal dalam mempercepat pengelolaan dan produksi sumur minyak masyarakat di Aceh.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) produksi sumur minyak masyarakat antara BUMD dan koperasi dengan badan usaha atau kontraktor migas di Wilayah Kerja (WK) Aceh.
Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Kamis (1/10/2026), untuk kegiatan sumur minyak masyarakat di WK Blok A Aceh Timur dan WK Blok B Aceh Utara.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPMA Mawardi Nur, Plh Kepala Dinas ESDM Aceh Irwansyah, Ketua Task Force Sumur Masyarakat Aceh Ibnu Hafizh, Spesialis Madya Eksploitasi SKK Migas Luthvi Yuli Triono, Direktur Utama PT Pema Global Energi (PGE) Firdaus Noezula, Komisaris Utama PT PGE Sunnyl Iqbal, General Manager PGE Andika Mahardika, serta VP Operations Onshore Medco E&P Malaka Irfan Eka Wardhana.
Turut hadir Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin dan perwakilan BUMD serta koperasi yang terlibat dalam kerja sama produksi sumur minyak masyarakat.
Mawardi mengatakan, setelah dilantik sebagai Kepala BPMA, dirinya mendapat arahan Menteri ESDM untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah langkah konkret, termasuk mempercepat kerja sama pengelolaan sumur minyak masyarakat.
“Ini merupakan salah satu milestone pertama dan bentuk kerja nyata kita bersama. Kurang lebih dua bulan sejak saya menerima amanah sebagai Kepala BPMA, saya ingin memastikan bahwa setiap arahan dan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kerja konkret,” kata Mawardi.
Ia menegaskan penandatanganan kerja sama bukan akhir dari proses. BPMA selanjutnya akan mengawal agar kegiatan produksi berlangsung sesuai aturan, aman bagi pekerja dan masyarakat, serta memperhatikan lingkungan.
“Kita ingin sumur masyarakat tidak hanya legal, tetapi juga produktif, aman, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Aceh,” ujarnya.
Mawardi mengatakan BPMA akan terus memperkuat koordinasi dengan kontraktor migas, pemerintah daerah, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi migas Aceh.
Ia juga mendorong agar tenaga kerja lokal mendapat prioritas dalam kegiatan produksi. Dengan begitu, keberadaan kegiatan migas diharapkan turut membuka kesempatan kerja dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Target kita jelas, bagaimana potensi yang ada di Aceh dapat dikelola secara baik sehingga memberikan kontribusi terhadap lifting nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Mawardi.[]
